“Krisis Pangan”: Definisi Baru “Keamanan Nasional”
Oleh Said Muniruddin
“It is the food, stupid”. Itulah inti pesan World on the Edge, laporan yang ditulis Lester Brown, kepala Earth Policy Institute pada 2011. Terjemahan bebasnya, “ini karena persoalan makanan, bodoh.” Sebuah bentuk pernyataan kekesalan Lester Brown, mungkin kita semua, dalam menghadapi realitas, bahwa masalah terorisme dan kekerasan diberbagai belahan dunia adalah akibat kekurangan bahan pangan.
Oleh The Washington Post, Brown digelar “one of the world’s most influential thinkers”. Majalah Foreign Policy memasukkan ia sebagai salah satu “top 100 global thinkers”. Ia juga pernah memenangkan MacArthur Fellowship, penghargaan untuk orang-orang jenius. Lebih dari dua lusin penghargaan telah ia koleksi. Lebih dari 50 buku telah ia publikasikan, baik ditulis sendiri maupun bersama teman-temannya. Buku-bukunya kini telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Menurut Brown, memberi makan penduduk bumi yang terus bertambah di atas sebuah planet yang ukurannya tidak pernah berubah, adalah masalah terbesar manusia yang kini waktunya telah tiba.
Brown berargumen, bahwa kerusakan lingkungan mulai dari perubahan iklim, erosi tanah, penebangan hutan, dan menurunnya sumber-sumber air secara bersama-sama akan mempercepat terciptanya “badai sempurna” yang berujung pada putusnya suplai makanan, runtuhnya struktur ekonomi dunia, meluasnya kerusuhan, bahkan lebih buruk dari itu.
Ulasan Brown ini menunjukkan kepincangan kita dalam menghadapi, apa yang dalam ilmu ekonomi disebut the dynamics exponential growth in a finite environment, sebuah teori dari Malthus (Robert Malthus, 1798. “An Essay on the Principle of Population”). Malthusian Growth Model ini menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, diatas bumi yang sifatnya tetap.
Untuk memahami teori ini dapat disimak dari cara orang Perancis mengajari anak sekolah tentang exponential growth. Pada sebuah kolam tumbuh bunga lili. Satu bunga lili memiliki satu lembar daun pada hari pertama, dua lembar pada hari kedua, empat pada hari keempat, dan sejumlah daun terus berganda pada hari-hari selanjutnya. Jika kolam tersebut penuh pada hari ke 30, maka kapan kolam itu setengahnya penuh? Pada hari ke 29. “Sayangnya, untuk bumi yang sudah terlalu padat, sekarang kita sudah berada pada hari diatas 30”, sebut Brown.
Mari kita telusuri sejarah kepunahan sejumlah bangsa di muka bumi. Catatan arkeologis menyebutkan, bahwa kejatuhan sejumlah peradaban dimasa lalu tidak terjadi secara mendadak. Kemunduran atau kehancuran ekonomi dan sosial mereka, senantiasa diawali oleh suatu periode kemerosotan lingkungan. Kebinasaan mereka terkadang murni oleh kehancuran lingkungan, sebagian lain karena gabungan sejumlah penyebab. Temuan tim US National Aeronautics and Space Administration menyebutkan, bagaimana Peradaban Maya di Meksiko hancur karena penebangan liar, extensive land clearing, dan erosi tanah. Peradaban Sumeria juga runtuh karena kadar garam yang meningkat pada tanah pertaniannya, karena kerusakan lingkungan ketika membuat sistem irigasi (World on the Edge, 2011).
Meskipun sekarang kita hidup di dunia berteknologi modern, ketergantungan kita terhadap alam, sama seperti ketergantungan bangsa Sumeria dan Maya terhadap alam. Jika kita terus melanjutkan bisnis seperti biasa, maka kehancuran peradaban manusia modern bukan lagi perdebatan apakah akan terjadi atau tidak, melainkan kapan. Kita sekarang hidup dalam sistem ekonomi yang merongrong sistem keseimbangan alam. “Punahnya peradaban kita bukan lagi sebuah teori atau kemungkinan akademis, kita malah tepat sedang berada di atas jalan menuju kesana”, kata Peter Goldmark, mantan presiden Rockefeller Foundation.
Ternyata benar. Daya tampung dan daya dukung lingkungan menunjukkan arah yang paradoks. Akibatnya, dewasa ini kita menyaksikan kenaikan harga pangan diseluruh dunia. Masyarakat sedang berkompetisi untuk memperoleh akses pada tanah, makanan dan sumber daya air. Kita sedang menjadi saksi kemunculan suatu bentuk geopolitik kelangkaan bahan pangan.
Kedepan, seperti yang sedang terjadi, pergolakan dunia lebih banyak akibat kebutuhan akan pemenuhan pangan. Krisis dunia kini kebanyakan bermula dari krisis harga dan pangan. Hal ini pula yang menjadi pangkal terjungkalnya rezim Ben Ali di Tunisia. Manakala iklim juga berubah memburuk, krisis pangan akan semakin buruk pula. Banjir bandang Tangse misalnya, menjadi bukti gamblang dari pembalakan liar. Banjir di Tamiang, pantai Barat-Selatan, merupakan data-data kerakusan manusia. Kejahatan ini akan menuai hasil ketika iklim dan curah hujan semakin ektrim. Bukan tidak mustahil, sebagaimana sedang terjadi diseluruh dunia, bencana demi bencana sejenis juga akan terus berulang di setiap sudut Aceh. Bencana akan menghancurkan lahan dan sumber-sumber pangan, sementara masyarakat setiap saat butuh makan.
Menghadapi ini, ada 4 hal yang Earth policy Institute sarankan untuk segera dilakukan. Pertama, memotong emisi karbon sampai 80%, bukan sampai tahun 2050 seperti yang disarankan para politisi, tapi 80% pada tahun 2020. Saran ini wajib dilaksanakan, jika warga dunia masih mau menyelamatkan balok-balok es di Greenland, lapisan es di Himalaya dan dataran Tibet, yang cairan es nya menjadi sumber air bagi sungai-sungai di dataran Asia.
Kedua, kita harus melakukan stabilisasi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak didukung perbaikan pangan, akan berujung pada gizi buruk. Semua ini menjadi akselerator bagi angka kematian. Ketiga, bagian penting dalam stabilisasi penduduk adalah pengurangan angka kemiskinan. Kelompok terparah yang menanggung krisis dan kenaikan harga pangan adalah orang miskin. Di Aceh misalnya, ketika harga beras, cabe, telor dan gula melejit, orang miskin lah yang menjerit. Orang kaya santai aja. Maka, perencanaan keluarga sederhana tanpa jumlah anak yang berlebihan, menjadi bagian penting dari solusi penurunan angka kemiskinan.
Dan hal keempat yang harus segera dilakukan adalah restorasi sistem dukung sumberdaya lingkungan ekonomi (economy’s natural support system). Termasuk dalam hal ini penanaman hutan kembali (reforestation), conservasi tanah (soil conservation), stabilisasi sumberdaya air (stabilizing water tables), menyelamatkan sumberdaya ikan laut (protecting oceanic fisheries), memproteksi rerumputan (protecting grassland). Ini penting. Karena tidak ada peradaban yang pernah muncul di muka bumi, yang mampu selamat dari kehancuran sistem lingkungan. Tidak juga kita.
Untuk mengurangi emisi karbon misalnya, cara sederhana adalah dengan restrukturisasi pajak. Contohnya, menurunkan pajak pendapatan, dan menaikkan pajak emisi karbon. Kebijakan ini akan mendorong investasi pada industri energi yang efisien, dan akan mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke renewable energy seperti angin, matahari dan panas bumi.
Sementara untuk program stabilisasi penduduk, mengurangi kemiskinan, penanaman hutan kembali, meningkatkan produktifitas air, konservasi tanah, dan lainnya, harus ada pengeluaran pemerintah yang meningkat. Jika tidak ada anggaran yang memadai untuk melestarikan hutan di gunung-gunung Aceh, maka tunggu akibatnya. Sudah kita saksikan, dataran Gayo tidak dingin lagi. Debit air Laut Tawar sudah turun. Sungai dan sumur-sumur sudah semakin kering. Jika air tidak cukup, tanah pertanian tidak akan produktif. Lalu? Krisis pangan.
Maka anggaran-anggaran yang tidak penting harus dipotong, dialihkan ke agenda besar ini. Contohnya Amerika, ide pemotongan budget untuk militer dan peralatan perang sudah dibicarakan, karena mereka yakin ini tidak lagi relevan dengan musuh yang sebenarnya. Masyarakat Indonesia pun harus dicerdaskan, bahwa ancaman keamanan masa depan bukanlah perang dengan negara tetangga.
Diwawancarai oleh Robert Calson, dari RFE/RL, Lister Brown mengatakan, “bicara ‘keamanan nasional’, kita tidak lagi bicara ‘terorisme’ atau ‘separatisme’. Bicara national security adalah bicara tentang ancaman keamanan paling mengerikan di masa depan: krisis pangan dan kenaikan harga-harganya!” Ancaman pangan inilah yang menjadi akar pemberontakan di berbagai daerah, perang, kerusuhan, dan tumbangnya rezim diberbagai belahan dunia.*****
(Artikel ini pernah terpublikasi di Majalah Aceh Economic Review, edisi I, tahun 2011).
